Strategi Transformasi Fungsi Gedung Pemerintahan yang Kosong | KF Map – Digital Map for Property and Infrastructure in Indonesia
Strategi Transformasi Fungsi Gedung Pemerintahan yang Kosong
Friday, 13 January 2023

Wacana perpindahan ASN Ibukota menuju IKN menjadi dilema. Pasalnya, kondisi tersebut diikuti dengan akan kosongnya hunian gedung pemerintahan yang ditinggalkan pekerjanya ke IKN. Lalu, ruang kosong tersebut, akankah menambah pasokan gedung perkantoran Jakarta saat ini ?, atau menambah pasokan ruang komersial dengan fungsi yang lain?, atau dimanfaatkan sebagai alternatif ruang hunian?

Melihat dilema tersebut, ada baiknya kita sedikit berkaca dari beberapa negara yang sudah memiliki pengalaman melakukan transformasi fungsi gedung pemerintahan. Di Amerika Serikat,  terdapat 45.000 gedung yang dimiliki oleh negara yang tidak terpakai (underused dan underutilized). Hal ini dipicu oleh adanya pandemi, dan pemberlakuan work from home. Menanggapi hal tersebut, saat ini pemerintah Amerika Serikat sedang merancang regulasi pengaturan jual beli gedung tersebut, agar dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hunian. Sebagai gambaran, di tahun 2022 Amerika Serikat memerlukan 7,2 juta unit affordable housing untuk memenuhi kebutuhan pasar hunian.

Hal serupa pun juga ditemukan di Kanada. Dengan menjual lebih dari 240 surplus properti senilai sekitar $120 juta, Kota Ontario mampu menghemat hampir $10 juta dalam biaya operasional tahunan. Selain dijual, properti lainnya digunakan kembali untuk perumahan bagi penduduk berpenghasilan rendah dan lansia. Kota Toronto meluncurkan inisiatif untuk menggunakan kembali 18 properti milik pemerintah menjadi  13.000 unit rumah yang terjangkau.

Namun, apakah praktek tersebut dapat dilakukan di Asia Pasifik? Pada November 2020, pemerintah Korea Selatan sendiri berhasil menyiapkan 114.000 unit hunian dari gedung perkantoran yang vacant.

Namun, berbeda dari Korea Selatan, Singapura lebih memilih untuk tetap menjaga fungsi kegiatan di gedung perkantoran, dan tidak mengubahnya menjadi hunian. Salah satunya disebabkan oleh tingginya pajak terhadap bangunan, yang akan berdampak pada pengeluaran penghuni gedung. Kota Singapura sendiri memilih untuk mengubah gedung perkantoran tersebut menjadi modern logistic warehouse, 3d printing studio, vertical school dan urban farm.

Dari strategi transformasi di atas, diharapkan Pemerintah dapat menggeser tantangan menjadi peluang untuk penyediaan ruang sesuai kebutuhan masyarakat.

 

Penulis: Lusia Raras

Sumber:

www.hbr.org

www.npr.org

https://hr.asia

 

Artikel Terkait:

IKN Menjadi Kawasan Prospektif Sektor Properti Tahun 2023

Proyeksi Performa Sektor Perkantoran Jakarta di Tahun 2023

Tantangan dan Prospek Properti di Tahun 2023

Share:
Back to Blogs