Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan konsultan properti merupakan dua entitas yang berperan penting dalam industri properti di Indonesia. Meskipun keduanya menawarkan layanan terkait properti, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, terutama dalam hal fungsi, layanan yang diberikan, dan regulasi yang mengatur operasional mereka. 

KJPP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menyediakan jasa penilaian publik. Layanan utama KJPP meliputi penilaian properti, penilaian bisnis, serta penilaian aset lainnya seperti mesin dan peralatan. 

Umumnya, penilaian yang dilakukan KJPP diperlukan untuk berbagai keperluan resmi, seperti pelaporan keuangan, transaksi jual beli aset, penjaminan kredit, dan keperluan perpajakan. Selain itu, KJPP juga dapat menyediakan layanan lain, seperti konsultasi pengembangan properti, studi kelayakan usaha, dan pengawasan pembiayaan proyek. 

Sementara itu, konsultan properti adalah individu atau perusahaan yang menawarkan layanan konsultasi terkait berbagai aspek properti. Layanan yang diberikan oleh konsultan properti mencakup analisis pasar, studi kelayakan, perencanaan pengembangan, strategi pemasaran, hingga manajemen properti. Fokus utama konsultan properti adalah memberikan saran strategis untuk memaksimalkan nilai dan potensi properti milik klien mereka. 

Perbedaan lainnya terlihat dalam legalitasnya dan regulasinya. KJPP diatur ketat oleh pemerintah, wajib memiliki izin Menteri Keuangan, dan mematuhi standar penilaian resmi. Sementara itu, konsultan properti lebih fleksibel dan tidak selalu memerlukan izin khusus dalam operasional. 

Lalu kapan harus menggunakan Jasa KJPP? 

Pengguna jasa KJPP menjadi krusial dalam situasi – situasi berikut ini : 

1. Transaksi jual beli aset besar : Untuk memastikan nilai transaksi yang adil dan sesuai dengan harga pasar, terutama dalam transaksi yang melibatkan aset bernilai tinggi.
2. Penjaminan Kredit : Lembaga keuangan sering mensyaratkan penilaian dari KJPP sebagai dasar dalam menentukan nilai jaminan kredit.
3. Pelaporan Keuangan : Perusahaan memerlukan penilaian aset untuk tujuan audit atau pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Keperluan pajak : Penilaian aset digunakan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan atau sebagai dasar untuk restitusi pajak. 
    

Saat ini, penggunaan KJPP di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Januari 2025, terdapat peningkatan signifikan dalam permintaan jasa penilaian oleh KJPP, terutama terkait penjaminan kredit dan transaksi jual beli properti. 

Dengan memahami perbedaan layanan antara KJPP dan konsultan properti, masyarakat dapat lebih selektif dalam memilih layanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Menggunakan jasa yang tepat akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat terkait aset properti.  

Jika anda membutuhkan jasa KJPP untuk melakukan penilaian aset properti, dapat menghubungi link berikut : https://kfmap.asia/contact-us/service/7/valuations 

Penulis : Alivia Putri Winata 

Sumber : 

https://kfmap.asia/blog/peran-penting-kantor-jasa-penilai-publik-dalam-transaksi-properti/2901 

https://wiraland.com/ 

https://www.ojk.go.id/ 

https://mployee.id/