Transaksi jual beli properti di Indonesia melibatkan berbagai lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting untuk memastikan keabsahan dan legalitas  transaksi tersebut. Berikut adalah beberapa lembaga pemerintah yang terlibat beserta peran dan fungsinya dalam transaksi jual beli properti:

1.    Badan Pertanahan Nasional (BPN)
BPN adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan pengukuran tanah di Indonesia. Fungsi utamanya adalah:
●    Pendaftaran dan pemberian sertifikat hak atas tanah.
●    Pengukuran dan pemetaan wilayah properti.

2.    Kantor Pertanahan / Kantor Agraria
Sebagai cabang dari BPN, kantor ini berperan dalam administrasi pertanahan di tingkat lokal. Fungsinya meliputi:
●    Membantu dalam proses pendaftaran tanah di daerah tertentu.
●    Memberikan layanan terkait pertanahan di wilayahnya.

3.    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Kementerian ini memiliki tanggung jawab dalam kebijakan agraria, tata ruang, dan administrasi pertanahan di tingkat nasional. Fungsinya mencakup:
●    Menetapkan kebijakan terkait pertanahan dan tata ruang.
●    Mengawasi BPN dan lembaga terkait lainnya.

4.    Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memiliki peran dalam memberikan izin-izin terkait peruntukan lahan dan pembangunan di wilayahnya. Fungsi lainnya meliputi:
●    Pengaturan penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
●    Memberikan izin-izin yang diperlukan untuk transaksi properti.

5.    Notaris
Notaris memiliki peran penting dalam membuat akta jual beli properti yang sah secara hukum. Fungsinya mencakup:
●    Menjamin keabsahan dan kekuatan hukum transaksi properti.
●    Memastikan dokumen-dokumen terkait transaksi properti lengkap dan sah secara hukum.

6.    Bank atau Lembaga Keuangan
Dalam beberapa kasus, bank atau lembaga keuangan turut terlibat untuk memberikan fasilitas kredit atau membantu dalam proses pembayaran transaksi properti.

Keterlibatan berbagai lembaga atau unsur pemerintahan ini membantu memastikan bahwa setiap transaksi jual beli properti dilakukan secara sah, tercatat dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kolaborasi antara lembaga-lembaga ini juga mendukung kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi properti.

Bagi Anda yang saat ini sedang mencari properti yang berkualitas, Anda  dapat mengecek link berikut https://closebuy.asia/

Penulis: Lusia Raras

Sumber:

www.djkn.kemenkeu.go.id

ttps://ojk.go.id