Diketahui pada akhir tahun 2022 bahwa bahwa kekurangan hunian masih di angka 12,7 juta, bahkan cenderung meningkat 600-800 ribu rumah tangga setiap tahunnya. Pada tahun 2023 ini, PUPR telah mengalokasikan Rp 30,38 triliun untuk 230 ribu unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. Namun kredit konstruksi perumahan masih berada dalam zona kontraksi yaitu -0,85% (yoy) pada Oktober 2022 yang artinya pembiayaan konstruksi untuk perumahan baru melalui perbankan praktis tidak ada.

Untuk menjamin kebutuhan suplai yang memadai, pemerintah sedang mengusulkan program pembangunan rusun menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) lewat Perpres nomor 38/2015. KPBU merupakan instrumen pembiayaan yang diinisiasi pemerintah sebagai alternatif pendanaan. Dahulu, skema itu dikenal dengan nama public private partnership (ppp)..

Kerjasama skema KPBU ini diperlukan karena berdasarkan APBN 2020-2024, pemerintah hanya mampu memenuhi 30% dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun. Sisanya dari pendanaan pihak swasta.

Skema KPBU dalam pembangunan rusun (rusun) ini direncanakan untuk 6 proyek pembangunan rusun dengan total nilai investasi mencapai Rp 34,03 triliun. Salah satunya adalah proyek 1.879 unit rusun Cisaranten di Bandung dengan skema SKBG atau Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang memungkinkan hak kepemilikan rusun terbatas selama 60 tahun yang dapat diperpanjang selama 30 tahun sebelum nantinya dikembalikan kepada pemerintah di akhir masa SKBG-nya.

Harga rusun ini dibanderol mulai Rp 250 juta dengan cicilan yang ringan. Kalangan yang berhak juga bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk membeli unit rusun ini. Ditargetkan rusun ini akan selesai konstruksinya pada tahun 2025.

Penulis: Lusia Raras

Sumber:

https://kfmap.asia/blog/mengenal-kpbu-dan-manfaatnya-dalam-pembangunan-di-indonesia/2229

https://kfmap.asia/blog/memasuki-2023-apa-kabar-backlog-hunian/2383

www.rumah.com

ekonomi.bisnis.com

Artikel Terkait:

Memasuki 2023, Apa Kabar Backlog Hunian?