Baru-baru ini, rencana pembentukan Kementerian Perumahan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, sebagai bagian dari kabinet pemerintah mendatang menjadi perhatian utama di sektor properti Indonesia. Inisiatif ini diproyeksikan menjadi katalis positif yang akan memberikan dorongan signifikan bagi para emiten properti.

Dalam konteks ini, pembentukan kementerian khusus ini tidak hanya diharapkan dapat mempercepat pembangunan perumahan, tetapi juga meningkatkan dukungan pemerintah terhadap konsumen, pengembang, dan menciptakan stabilitas serta kepastian di pasar properti.

Pembentukan Kementerian Perumahan diprediksi membawa berbagai dampak positif bagi sektor properti. Salah satu alasannya adalah adanya potensi peningkatan dukungan kebijakan terhadap industri ini. Kebijakan yang lebih terfokus dan terarah sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti regulasi perizinan yang rumit, ketersediaan lahan, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan perumahan.

Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk merangsang pertumbuhan di sektor properti, salah satunya adalah perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah. Insentif ini terbukti meningkatkan permintaan properti di berbagai segmen pasar. Pembentukan Kementerian Perumahan diharapkan akan memperkuat inisiatif serupa dengan memperkenalkan lebih banyak kebijakan yang berfokus pada ketersediaan perumahan yang terjangkau, penyederhanaan regulasi, dan dukungan infrastruktur​.

Pembentukan Kementerian Perumahan di Indonesia bisa dibandingkan dengan langkah serupa yang diambil oleh beberapa negara lain. Di Singapura, misalnya, adanya Housing and Development Board (HDB) telah memungkinkan pemerintah untuk menciptakan lingkungan perumahan yang terencana dengan baik, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti transportasi dan ruang hijau. Model ini terbukti efektif dalam memastikan ketersediaan perumahan yang terjangkau bagi warganya dan dapat menjadi referensi bagi Indonesia.

Dengan semakin jelasnya arah kebijakan pemerintah terhadap sektor properti, banyak pengembang optimis bahwa kondisi pasar akan terus membaik. Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan perumahan yang lebih luas, tetapi juga mempertegas posisi sektor properti sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional.

Penulis : Muhamad Ashari

Sumber :

https://bisnisindonesia.id

https://www.kompas.com

https://kfmap.asia/blog/perpanjangan-ppn-dtp-apakah-berpengaruh-baik-untuk-properti-residensial/3449