Memasuki tahun 2024, diharapkan performa perhotelan di Indonesia terus meningkat. Refleksi performa perhotelan di tahun 2023 perlu diapresiasi. Perbaikan performa terus berlangsung sejalan dengan  pencabutan peraturan pembatasan mobilitas dan penyelenggaraan beberapa event internasional di Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja menerbitkan laporan yang membahas mengenai performa perhotelan di Indonesia, dan berikut merupakan beberapa informasi yang bisa Anda dapatkan.

Menurut laporan BPS, pada tahun 2023 terdapat penambahan jumlah hotel di Indonesia sebanyak 205 hotel, sekitar 13% nya merupakan hotel bintang lima. Sementara itu, Provinsi dengan persebaran hotel terbesar ada di provinsi Bali (3.895 hotel), Jawa Timur (3.783 hotel), Jawa Barat (3.119 hotel), Jawa Tengah (2.019 hotel), dan Di Yogyakarta (1.820 hotel).

Namun, menurut klasifikasinya, sebagian besar hotel berbintang ada pada provinsi di pulau Jawa dan Bali yaitu sekitar 60%. Sedangkan, provinsi dengan jumlah persebaran hotel berbintang terkecil adalah provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.

Sedangkan jika dilihat dari jenis pengelola, dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu hotel dengan international chain dan hotel non-international chain. Pada laporan BPS, ditemukan adanya peningkatan jumlah hotel international chain hingga 0,5% di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah hotel international chain ini juga diikuti dengan peningkatan dari kepemilikan modal oleh pihak asing, yaitu sekitar 4,09% di tahun 2022 (yoy). Pertumbuhan atensi dari investor asing ini dinilai mampu membantu meningkatkan performa perhotelan di Indonesia.

Berkaitan dengan penerapan konsep hijau, sekitar 72,09% dari total hotel di Indonesia sudah menerapkan sistem yang environmental friendly. Komponen yang diperhitungkan dalam sistem environmental friendly menurut BPS adalah pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, dan sistem pendinginan hotel.  Beberapa provinsi dengan persentase penerapan tertinggi adalah provinsi Bali (94,17%), DKI Jakarta (91,38%), Kepulauan Bangka Belitung (82,00%), Nusa Tenggara Barat (81,84%), dan Sulawesi Utara (80,08%).

Pada laporan tersebut juga disebutkan bahwa pada tahun 2023, total pendapatan perhotelan Indonesia mencapai Rp 73 triliun. Total pendapatan ini dihitung dari pendapatan utama dan pendapatan lainnya. Pendapatan utama terdiri dari penyewaan kamar, penjualan makanan/minuman, penyewaan ruang pertemuan dan fasilitas. Pendapatan lainnya adalah menyewakan gedung/ruangan (untuk ruang kantor maupun resepsi), menyewakan listrik (penjualan listrik yang dibangkitkan sendiri), menyewakan mesin, kendaraan, peralatan (tanpa operator), dan royalti/dividen yang diterima. Provinsi dengan pendapatan tertinggi adalah Provinsi Bali dengan Rp 15 triliun.

Refleksi ini menandakan bahwa strategi pemulihan untuk bisnis perhotelan mendapatkan respon yang positif di tahun 2023. Diharapkan tahun 2024, respon tersebut mampu berulang dan terus membaik.

Penulis: Lusia Raras

Sumber:

www.kompas.com

www.bps.go.id