Melalui agenda prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, terdapat 24 Proyek Besar (MP) dengan 827 kegiatan yang akan dilaksanakan. Sejumlah kegiatan tersebut telah dicanangkan dengan total biaya Rp 77,34 triliun, khusus untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Percepatan Pembangunan Daerah yang direncanakan secara penuh menjadi tahun 2024.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pembahasan RKP beserta rencana detail dan strategi pelaksanaannya terus dikoordinasikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas).
“Untuk menyelesaikan PSN, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan 9 bendungan, pembangunan dan rehabilitasi 5 jaringan irigasi, pembangunan 5 jalan tol, 4 saluran penyediaan air minum (SPAM), tanggul laut di DKI Jakarta dan beberapa proyek fisika lainnya,” katanya.
NSP yang sedang diselesaikan Kementerian PUPR antara lain Bendungan Manikin, Way Apu, Bulango Ulu, Meninting, Rukoh, Leuwikeris, Lau Simeme, Sidan dan Jlantah. Kemudian pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci, Jambo Aye Kanan, Lematang, Baliase dan Gumbasa.
Selain itu, pembangunan Tol Bogor Ring Road (BORR termasuk Caringin-Salabenda), Tol Kayu Agung-Betung, Sigli-Banda Aceh, Pintu Masuk Pelabuhan Patimban dan Tol Pasuruan-Probolinggo. Selain itu, SPAM Semarang Barat, Jatiluhur, Wasusokas dan Benteng Kobema. Departemen PUPR juga mendukung sejumlah program untuk mendorong pembangunan daerah dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) no.79 tahun 2019.
Sedangkan, kegiatan yang akan selesai pada 2023 antara lain peningkatan jalan Pringsurat-Secang-Bts. Yogya, Pemugaran Waduk Penjalin dan Malahayu, Kabupaten Brebes, Revitalisasi Rowo Jombor, Kabupaten Klaten. Sedangkan kegiatan yang akan selesai pada tahun 2024 adalah pembangunan Bendungan Karangnongko Kabupaten Blora.
Terkait Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, kegiatan yang akan diselesaikan pada tahun 2023 meliputi pelebaran jalan Lawean-Sukapura, pembangunan jalan lingkar Tuban dan pembangunan tanggul, pembangunan SPAM sistem distribusi wilayah Umbulan dan normalisasi Sungai Jeroan.
Kemudian, terkait Perpres No 87 Tahun 2021, kegiatan yang akan selesai pada tahun 2023 antara lain pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Seksi 3 s/d 6), Pembangunan Pemecah Gelombang Pantai Laut Timur Pangandaran dan pengendalian banjir di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat melalui normalisasi Sungai Cibolerang, kebangkitan Situ Cijawura dan Cimaneuh.
Terkait Ibukota Kepulauan (IKN), sejauh ini progresnya meliputi persiapan pembangunan di IKN (pembebasan lahan dan kebutuhan perumahan untuk ASN dan pertahanan keamanan) dan percepatan progres pembebasan lahan untuk IKN. Kemudian ada beberapa skenario program hibah perumahan di IKN.
“Saat ini telah dibangun 16.990 unit rumah untuk ASN dan hankam hingga Januari 2023, yaitu 2.585 unit rumah diusulkan dibangun dari APBN dengan estimasi biaya 9,4 miliar, dan 9.295 unit rumah direncanakan melalui Program KPBU dengan perkiraan biaya Rp 35,8 triliun. Ada juga 5.110 kondominium yang akan mengundang investor swasta atau pengembang real estate dengan perkiraan biaya Rp 6,2 triliun,” jelas Basuki.
Penulis: Lusia Raras
Sumber:
www.rumah.com
www.cnbcindonesia.com
Artikel Terkait
Bagaimana Progres Pembangunan IKN di Awal Tahun 2023?
Ini Daftar 10 Proyek Strategis Nasional Terbaru di Indonesia