Sejak dua tahun lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengarahkan agar 425 gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan tempat antar jemput ojek online (ojol), hal ini diarahkan Gubernur kepada Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Pimpinan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
Hal di atas memang sangat diperlukan, mengingat pada jam-jam sibuk di Ibukota terjadi kepadatan antrian ojol pada beberapa titik simpul yaitu di sekitar gedung perkantoran. Hal ini memang dirasakan mengganggu mobilitas pergerakan internal wilayah tersebut. Untuk itu dibutuhkan sistem antar jemput penumpang yang dapat disesuaikan dengan karakter operasional gedung masing-masing, dan perlu dipastikan bahwa titik antar jemput tidak menjadi pangkalan ojol, tidak diplot pada jalur jalan rayaataupun trotoar.
Dalam hal ini diharapkan pengelola gedung dapat menyediakan alokasi lahan untuk lahan parkir dan area khusus ojol untuk antar jemput. Mitra ojol yang bergabung dengan dua grup aplikasi transportasi online terbesar saat ini mencapai sekitar 2,5 juta orang, dan sekitar 50% beroperasi di Jabodatebek. Dapat dibayangkan dominasi pergerakannya pada peakhour yang akan berhamburan menuju pada customer ke kantong-kantong perkantoran, atau point of interest lainnya. Sehingga simulasi untuk mengurai kepadatan ojol di peakhour memang menjadi kebutuhan bersama.
Dengan proses simulasi yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi, kedepan Gubernur akan mengeluarkan instruksi Gubernur sebagai peraturan formal yang mengatur hal tersebut, hal ini dibutuhkan untuk meminimalisasi dampak ojol terhadap mobilitas di ibukota, baik gangguan terhadap pergerakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Tentu saja proses ini juga perlu dibicarakan dan disepakati dengan pihak pengelola ojek online agar solusi dapat bermanfaat untuk semua pihak.
Dalam hal ini, pengelola ojek online dapat mengembangkan inovasi layanan pada aplikasi berupa menu titik jemput dengan foto untuk mengurangi waktu tunggu ojol dalam antar jemput penumpang. Pemerintah juga perlu memperhatikan adanya kebutuhan park and ride atau shelter yang harus difasilitasi untuk warga kota, dalam hal ini kolaborasi Pemerintah dengan pengelola gedung perkantoran dapat diformulasikan untuk merealisasikan kebutuhan ini. Program pendukung dari Pemerintah dapat juga dilakukan berupa insentif lahan parkir ojol atas pengelola gedung yang menyediakan fasilitas tsb.
Penulis : Syarifah Syaukat
Sumber :
https://www.sewakantorcbd.com/
https://ekonomi.bisnis.com/
