Memasuki tahun 2023, diketahui pembengkakan terhadap angka backlog hunian terus  terjadi, diantaranya karena adanya penurunan jumlah pasokan hunian. Terlebih, saat ini Indonesia mengalami peningkatan jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebesar 0,24% (YoY) menjadi 39,34%.

Menurut Kementerian PUPR melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah juga menyediakan beberapa bantuan untuk pengentasan RTLH. Saat ini, Pemerintah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan metode padat karya tunai (PKT) atau cash for work. Metode PKT dijalankan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam program perumahan ini sehingga memberdayakan dan membuka lapangan kerja di daerah.

Penyaluran program BSPS ditujukan untuk membuat RTLH milik masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih baik, layak huni, dan sehat. Dalam pelaksanaan program ini di seluruh Indonesia juga tidak ada pungutan biaya apapun.

Program ini dijalankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR No. 115 Tahun 2022 tentang besaran nilai dan lokasi BSPS tahun anggaran 2022. Penetapan besaran nilai BSPS sendiri terbagi menjadi tiga yaitu:

• Lokasi reguler di luar Papua dan Papua Barat senilai Rp20 juta yang digunakan Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja per unit rumah
• Untuk lokasi di kawasan datar di perkotaan dan pedesaan di Provinsi Papua dan Papua Barat senilai Rp23,5 juta dengan rincian Rp18,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp5 juta untuk upah pekerja.
• Lokasi penyaluran BSPS di kawasan pulau-pulau kecil, daerah terpencil, dan pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat senilai Rp40 juta. Rinciannya Rp35 juta untuk bahan bangunan dan Rp5 juta untuk upah tukang.

Selain program tersebut, saat ini juga terdapat opsi rumah subsidi yang ditawarkan oleh beberapa stakeholder, dan dikhususkan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Baru-baru ini disebutkan, bahwa Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menargetkan penjualan 130.000 unit rumah subsidi pada 2023.

Sementara itu, pada tahun 2022, asosiasi tersebut menyebutkan berhasil menyalurkan 69.653 unit, dengan mayoritas harga hunian tidak lebih dari Rp 350 juta. Optimisme Apersi tersebut pun sejalan dengan pertumbuhan penyaluran KPR. Laporan Survei Harga Properti Residensial menyebutkan bahwa pada kuartal IV tahun 2022, tercatat pertumbuhan total nilai kredit KPR sebesar 7,79% dibandingkan pada tahun 2021.

Penulis: Lusia Raras

Sumber:

www.rumah.com

www.ekonomi.bisnis.com

Artikel Terkait

Memasuki 2023, Apa Kabar Backlog Hunian?

Naik Turun Penjualan Apartemen di Tengah Fluktuasi Inflasi & Suku Bunga