Pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto mengenalkan Kabinet Merah Putih dan jajaran kementerian. Kabinet ini memiliki total 46 Kementerian dengan penambahan 19 Kementerian baru dari kabinet sebelumnya. Beberapa Kementerian baru ini pun juga berdampak terhadap sektor properti, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kementerian Pekerjaan Umum, akan dipimpin oleh Dody Hanggodo, Kementerian Perumahan Rakyat akan dipimpin oleh Maruarar Sirait, dan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sendiri akan mengkoordinasi 5 Kementerian, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. Kementerian ini pun memiliki fokus untuk pengembangan infrastruktur, pertanahan, dan perumahan yang diharapkan mampu memberikan multiplier effect dalam area pembangunan, termasuk salah satunya untuk sektor properti.

Selain itu, juga pengembangan infrastruktur diharap mampu membantu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas wilayah, penjaminan kebutuhan pangan, dan peningkatan jumlah penyaluran hunian yang lebih tepat sasaran.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat pun juga merupakan pecahan dari Kementerian PUPR. Pemecahan kementerian ini dilakukan untuk mempercepat penanganan perumahan rakyat di Indonesia, yang pada tahun 2023 tercatat masih ada 12,7 juta backlog hunian. Selain itu, Kementerian Perumahan Rakyat juga akan memimpin penyaluran 3 juta rumah yang menjadi salah satu rencana strategis Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran kementerian baru ini tentunya mampu menjadi sinyal terhadap komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terkhusus di sektor properti melalui peningkatan penyaluran hunian yang terjangkau. Namun, ada baiknya dalam praktek nya, pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan program strategis. Selain itu, juga perlu difahami kondisi ekonomi konsumen atau masyarakat, yang saat ini daya belinya mengalami pelemahan.

Penulis: Lusia Raras

Sumber:

https://nasional.kompas.com/

https://nasional.sindonews.com/